Pemprov DKI Akan Putuskan UMP 2019 Rp3,9 Juta

Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikuti petunjuk pemerintah pusat untuk akan memutuskan gaji minimal propinsi (UMP) 2019 sebelum 1 November yang akan datang. Besaran UMP 2019 diperkirakan seputar Rp3,940,000.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, kenaikan itu merujuk pada Ketentuan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 mengenai Pengupahan, yaitu sebesar 8,03%. Dimana formulasi hitungan didasarkan pada UMP tahun berjalan dikalikan dengan angka inflasi serta perkembangan ekonomi.

Baca juga: Jurusan di UNSAM

Inflasi nasional diputuskan sebesar 2,88% serta perkembangan ekonomi nasional sebesar 5,15%. UMP 2019 mesti diputuskan serta diumumkan oleh gubernur dengan serentak pada 1 November 2018.

”Berdasar pada PP 78/2015, UMP DKI 2019 Rp3,94 juta,” kata Andri Yansyah waktu dihubungi, tempo hari.

Andri menuturkan, dalam saran yang didapatkan dari dewan pengupahan unsur entrepreneur, UMP DKI 2019 dibawah Rp3,9 juta. Sedang unsur buruh mengharap penentuan UMP ikuti elemen hidup wajar (KHL) ditambah inflasi serta perkembangan ekonomi sebesar 8,03% atau seputar Rp4,4 juta.

Menurut Andri, bukan perihal yang susah untuk ikuti keinginan unsur buruh. Ditambah lagi survey KHL yang dikerjakan Dinasker DKI akhirnya cuma Rp3,9 juta. Akan tetapi, Pemprov DKI lebih pilih memberi subsidi daripada kenaikan UMP DKI 2019 ikuti kemauan unsur buruh di luar ketentuan.

“Memang tahun lantas ikut dikasihkan subsidi, tetapi hanya terbatas hingga tidak semua buruh rasakan. Tahun ini kami pikirkan pemberian subsidi daging, bus gratis sampai Kartu Jakarta Pandai (KJP),” ujarnya.

Ketua Dewan Pengupahan Unsur Entrepreneur, Sarman Simanjorang menjelaskan, aktor usaha menanggapi serta mengapresiasi Surat Menteri Ketenagakerjaan RI nomer: B.240/M-Naker/PHI95K-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional serta Perkembangan Produk Domestik Bruto tahun 2018 yang diperuntukkan pada Gubernur semua Indonesia.

Surat ini menjadi bentuk prinsip pemerintah untuk memantau serta pastikan penentuan UMP di semua Indonesia sama dengan kebijaksanaan pemerintah berdasar pada PP No.78 tahun 2015. Gubernur harus mengambil keputusan serta menginformasikan UMP 2019 dengan serentak pada 1 November 2018 dengan memerhatikan referensi Dewan Pengupahan Propinsi.

”Karenanya ada surat ini Gubernur tidak sangsi kembali mengambil keputusan UMP berdasar pada PP No.78 tahun 2015 serta tidak dipengaruhi karenanya ada desakan atau demo dari pihak pihak lainnya sebab permasalahan UMP ini adalah kebutuhan bersama dengan Entrepreneur,pekerja serta pemerintah,” katanya.

Baca juga: Jurusan di UTU

Menanggapi kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03% entrepreneur pada intinya akan patuh akan ketentuan serta kebijaksanaan yang di keluarkan pemerintah. Ditambah lagi permasalahan UMP ini masuk dalam program strategis nasional yang tertuang dalam paket kebijaksanaan ekonomi pemerintah jilid IV.

Tetapi, lanjut Sarman, lihat keadaan ekonomi serta beban yang dirasa entrepreneur karena pelemahan nilai rupiah, kenaikan 8.03 ikut memberatkan aktor usaha. Dengan kenaikan nilai ganti rupiah begitu punya pengaruh pada cost operasional aktor industri yang masih tetap bergantung bahan baku impor. Lebih pemerintah ikut meningkatkan tarif PPH untuk 1.147 barang import di mana dari sana ikut ada banyak bahan baku import.

Entrepreneur sekarang ini pada tempat bertahan tidak meningkatkan harga produknya sebab masih tetap yakini jika pelemahan nilai ganti rupiah serta keadaan ekonomi kita sekarang ini berbentuk sesaat. Dengan keinginan pemerintah akan ambil langkah taktis serta strategis untuk memulihkan kembali desakan ekonomi yang kita hadapi.

”Entrepreneur mengharap bila memungkin kenaikan UMP 2019 di bawah 8,03% semakin lebih memberi ruangan gerak serta kurangi beban entrepreneur,” katanya.

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *