Mahfud MD: Kontrak Freeport Tak Bisa Diakhiri Begitu Saja

Di dalam perbincangan apa kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) mesti disudahi tahun 2021 serta Indonesia dapat memperolehnya dengan gratis, Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyatakan KK Freeport sudah menyandera pemerintah serta cuma dapat disudahi dengan negosiasi.

“Kontrak yang menyandera serta menangkap semacam itu memang cuma dapat disudahi dengan kontrak baru lewat negosiasi. Tidak dapat disudahi demikian saja,” kata Mahfud dalam info tertulisnya, Rabu (26/12/2018).

Baca juga : Jurusan di UB

Mahfud memberi komentar beberapa komentar berkaitan anggapan sesat jika pemerintah, lewat Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), dapat memperoleh PTFI dengan gratis saat kontrak mereka selesai di 2021.

Inalum pada Jumat tingkatkan kepemilikannya di PTFI dari 9.36% jadi 51% dengan membayar US$3.85 miliar atau Rp55 triliun serta jadi pengontrol perusahaan yang mempunyai tambang Grasberg di Papua dengan kekayaan emas, perunggu, serta perak sebesar Rp2,400 triliun sampai 2041.

Dengan beralihnya kepemilikan PTFI dari perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan (FCX) keentitas Indonesia, operasional PTFI juga berubah dari KK keIzin Usaha Pertambangan Spesial Operasi Produksi (IUPK).

“Menurut hukum, tiap-tiap kontrak laku menjadi undang-undang buat beberapa pihak yang membuat. Kontrak cuma dapat disudahi dengan kontrak baru lewat azas konsensual,” kata Mahfud.

“Ada yang nanya, ‘apakah kontrak masih mengikat bila dibikin dengan disangka ada penyuapan?’ Itu mesti diputus oleh peradilan pidana dahulu, serta peradilan pidana untuk masalah korupsi atau penyuapan memiliki waktu kadaluwarsa saat 18 tahun. KK itu berlangsung tahun 1991, serta kadaluwarsanya pada 2009,” jelas Mahfud.

“Seharusnya jika ingin dipidanakan paling lambat ya tahun 2009,” imbuhnya.

PTFI lakukan eksplorasi serta penambangan berdasar pada KK dengan pemerintah Indonesia yang di tandatangani pada tahun 1967 di jaman Soeharto serta diperbaharui lewat KK tahun 1991 di jaman Presiden yang sama juga dengan waktu operasi sampai 2021.

Berkaitan dengan waktu operasi itu, FCX serta pemerintah mempunyai interpretasi yang berlainan atas isi masalah perpanjangan. Pemahaman FCX ialah jika KK akan selesai di tahun 2021 akan tetapi mereka memiliki hak ajukan perpanjangan 2x 10 tahun (sampai 2041).

Pemerintah tidak akan meredam atau tunda kesepakatan itu dengan ”tidak lumrah”.
Interpretasi yang berlainan berkaitan kata “tidak wajar” ini mesti dituntaskan di pengadilan internasional (arbitrase).

Mahfu dmenjelaskan, jadi itu pemerintah keluarkan UU No. 4/2009 mengenai mineral serta batubara yang merubah skema KK jadi izin usaha.

Baca juga : Jurusan di UNESA

“Freeport menolakdanmengatakan UU ituhanyaberlakubagiperusahaanbaru. Perjanjianhanyabisaberakhirdenganperjanjianbaru.Itu yang ditempuholehpemerintah.”

“Pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak membawa masalah ini ke arbitrase? Pemerintah telah mengatakan siap ke arbitrase bila usaha ambil 51% saham tidak berhasil. Tetapi, msalahnya, bila kalah jadi Indonesia akan kehilangan Freeport untuk selama-lamanya, ditambah lagi masalah pidananya telah kadaluwarsa,” tuturnya.

Inalum awal mulanya menyayangkan asumsi-asumsi sesat yang tersebar di publik seakan-akan pemerintah beli barangnya sendiri.

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *