Månadsvis arkiv: april 2019

Sri Mulyani Pastikan Rapel Kenaikan Gaji PNS Sudah 100% Cair

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mencairkan biaya untuk kenaikan upah Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri tahun ini yang dirapel dari Januari sampai April. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pencairannya telah dikerjakan sampai 100% walau beru banyak wilayah.

Pemerintahan kabinet kerja sudah akan memutuskan untuk meningkatkan upah inti PNS, TNI, serta Kepolisian sebesar 5% serta ketentuan ini laku semenjak Januari 2019. “Kita awasi semua propinsi telah 100% seperti Jawa, Sumatera telah sampai 100%,” tutur Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Baca juga : Jurusan di UNCEN

Walau demikian, ia mengatakan spesial lokasi terpencil di timur Indonesia baru sampai seputar 93%. Berlainan dengan lokasi Sumatera serta Jawa yang telah sampai 100%. “Beberapa propinsi seperti Maluku, Papua sampai 93-94% serta dan daerah remote atau yang terpencil. telah lebih dari 93%,” katanya.

Menjadi info, menjadi usaha tingkatkan daya untuk serta hasil untuk dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah melihat butuh meningkatkan upah inti Pegawai Negeri Sipil. Atas Pertimbangan itu, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tanda-tangani Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 15 Tahun 2019 mengenai Pergantian Ke-18 Atas Ketentuan Pemerintah Nomer 7 Tahun 1977 mengenai Ketentuan Upah Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu dijelaskan, merubah lampiran II Ketentuan Pemerintah Nomer 7 Tahun 1977 mengenai Ketentuan Upah Pegawai Negeri Sipil seperti sudah seringkali dirubah, paling akhir dirubah dengan Ketentuan Pemerintah Nomer 30 Tahun 2015.

Dalam lampiran PP ini dijelaskan, upah paling rendah PNS (kelompok I/a waktu kerja 0 tahun) jadi Rp1.560.800 (awalnya Rp1.486.500). Sesaat upah paling tinggi PNS (kelompok IV/2 waktu kerja lebih 30 tahun) jadi Rp5.901.200 (awalnya Rp5.620.300).

Baca juga : Jurusan di UNMUS

Untuk PNS kelompok II (II/a waktu kerja 0 tahun), sekarang upah paling rendah jadi Rp2.022.200 (awalnya Rp1.926.000), paling tinggi (II/d waktu kerja 33 tahun) jadi Rp3.820.000 (awalnya Rp3.638.200. Seterusnya Kelompok III (III/a waktu kerja 0 tahun), sekarang upah paling rendah jadi Rp2.579.400 (awalnya Rp2.456.700), paling tinggi (III/d waktu kerja 32 tahun) jadi Rp4.797.000 (awalnya Rp4.568.000)

Sedang upah PNS kelompok IV paling rendah (IV/a waktu kerja 0 tahun) jadi Rp3.044.300 (awalnya Rp2.899.500), serta paling tinggi (IV/e waktu kerja 32 tahun) jadi Rp5.901.200 (awalnya Rp5.620.300).

0 kommentarer

Soal Wagub DKI, Sandiaga Uno Pastikan Sudah ’Jatah’ PKS

Calon Wakil Presiden nomer urut 02 Sandiaga Uno minta DPRD DKI Jakarta selekasnya memastikan wagub DKI Jakarta. Sandiaga sendiri telah pastikan untuk kursi wakil gubernur DKI telah ’diserahkan’ ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga : Jurusan di POLIMDO

”Saya berikan sekali saja serta saya tidak akan ngulang jika wakil Gubernur DKI telah dipastikan serta diserahkan pada partai keadilan sejahtera (PKS). End of question, no more discussion,” tutur Sandiaga Uno selesai makan siang bersama dengan Ekonom Kwik Semakin Gie di Tempat tinggalnya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Ia menjelaskan, PKS telah ajukan dua nama kadernya untuk tempat Wakil gubernur DKI Jakarta. ”Serta dua nama itu yang berada di DPRD,” kata bekas Wakil gubernur DKI Jakarta ini.

Ia meneruskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah minta supaya dua nama calon Wakil gubernur saran PKS itu selekasnya diolah.

”Silahkan rekan-rekan DPRD lakukan prosedurnya, pilih selekasnya supaya kapasitas Pemprov DKI jadi lebih baik,” tutur bekas pejabat Partai Gerindra ini.

Baca juga : Jurusan di UNM

Hingga, lanjut ia, pekerjaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat selekasnya dibantu oleh kedatangan Wakil gubernur nanti. ”Saya berikan silahkan beberapa politisi janganlah utamakan pribadi,” tuturnya.

Sandiaga minta DPRD selekasnya mennggelar paripurna untuk kebutuhan rakyat Jakarta. ”Pak Anies butuh wakilnya, cepat tunjuk. Prosedurnya telah jalan serta janganlah dipolitisir , janganlah digoreng-goreng ,” tuturnya.

Ia kembali menyatakan jika tempat Wakil gubernur DKI Jakarta adalah jatah PKS. ”Selekasnya ditetapkan serta saya mungkin ini pengakuan saya pertama serta paling akhir tentang ini,” ujarnya.

0 kommentarer

Sebut Prabowo Gangguan Jiwa, Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi

Istri pembawa acara populer Andre Taulany, Reinwartia Trygina alias Erin Taulany, diadukan ke polisi berkaitan postingannya mengenai Prabowo Subianto di account Instagram pribadinya. Erin diadukan atas masalah pendapat pencemaran nama baik lewat alat elektronik.

Baca juga : Jurusan di UMJ

Erin diadukan pengacara bernama Muhammad Firdaus Oiwobo. Laporan itu di terima polisi dengan nomer LP/2372/IV/2019/PMJ/DIT RESKRIMSUS tertanggal 21 April 2019.

Erin disangkakan mencemarkan nama baik calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto. Di Instagramnya dengan account @erientaulany, Erin sudah sempat mempublikasikan photo Prabowo Subianto dibarengi caption yang dipandang mengejek. Di Twitter, hashtag mengenai Erin sudah sempat jadi trending topic.

Atas posting itu, Erin disangkakan melanggar Masalah 27 Ayat (3) Jo Masalah 45 Ayat (3) serta atau Masalah 28 Ayat (2) Jo Masalah 45 Undang-Undang Nomer 19/2016 mengenai Info serta Transaksi Elektronik (UU ITE).

”Ya, benar, ada lawyer yang memberikan laporan ke Polda Metro barusan pagi, seputar jam 10. Ia memberikan laporan pencemaran nama baik di alat elektronik, pada account @erientaulany,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, waktu di konfirmasi, Minggu (21/4/2019).

Baca juga : Jurusan di UNIPDU

Menurut Argo, pelapor membawa bukti berbentuk dokumen lampiran tangkapan monitor account Istaqram punya istri Andre Taulany. Mengenai dalamnya ialah ’Kasihan jadi hilang ingatan berambisi jadi presiden tidak kesampaian”

Tangkapan monitor itu diambil pada saat insiden, yaitu Sabtu 20 April 2019. Polisi akan mengklarifikasi laporan itu dengan menyebut pelapor, terlapor, serta saksi. Polisi akan bertanya basic laporan serta barang buktinya, termasuk juga pihak terlapor.

”Seluruh pihak akan kami panggil serta diklarifikasi, baik terlapor, pelapor, ataupun saksi,” ujarnya.

0 kommentarer

Semua Pihak Diimbau Hormati Rekapitulasi Suara Pemilu 2019

Grup Penduduk Sipil minta seluruh pihak untuk menghargai proses serta tingkatan rekapitulasi hitungan nada Pemilu 2019 yang sekarang ini masih tetap berjalan dengan manual serta bertahap di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, sampai pada akhirnya dengan nasional di Komisi Penentuan Umum (KPU).

Baca juga : Jurusan di IT TELKOM

Mereka pun minta seluruh pihak, terutamanya pasangan capres serta wapres, parpol, calon legislatif, ataupun team kampanye dan team pemenangan, supaya memprioritaskan sikap yang membawa kedamaian serta mempersatukan semua komponen bangsa.

Beberapa elite politik diinginkan tidak melemparkan pengakuan yang spekulatif, provokatif serta dapat membelah sama-sama masyarakat. ”Utamakan tingkah laku yang seimbang serta berbasiskan prinsip untuk berdemokrasi dengan konstitusional sesuai ketentuan hukum yang ada,” tutur Perwakilan Grup Penduduk Sipil, Sunanto di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2019).

Diluar itu, seluruh pihak disuruh untuk meniti proses hukum sesuai dengan proses yang ada bila temukan pendapat berlangsungnya manipulasi atau pelanggaran dalam proses Pemilu yang masih tetap berjalan.

Baca juga : Jurusan di UNRAM

”Aparat penegak hukum, baik Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, ataupun pengadilan, mutlak kerja dengan transparan, profesional, akuntabel serta adil dalam mengakhiri tiap-tiap pendapat pelanggaran pemilu yang mereka tangani,” tutur Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Mengenai mereka yang terhimpun dalam Grup Penduduk Sipil ini, yaitu Sunanto, Titi Anggraini, Feri Amsari, Bijaksana Susanto, Hadar Nafis Gumay, Jeirry Sumampouw, Ari Nurcahyo, Chalid Muhammad, Lucius Karus, Veri Junaidi, Wahidah Suaib, serta Ray Rangkuti.

0 kommentarer

Ketum GP Ansor Sayangkan Klaim Prabowo Menangi Pilpres 2019

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pergerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi Prabowo Subianto yang minta beberapa pendukungnya masih tenang serta tidak memakai beberapa cara di luar hukum dalam menanggapi hasil Pemilihan presiden 2019. Tetapi dia menyayangkan klaim kemenangan yang sudah dikerjakan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca juga : Jurusan di UGM

Didapati, berdasar pada hasil quick count beberapa instansi survey, pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin memenangi Pemilihan presiden 2019. Tetapi di lain sisi, Prabowo akui sudah kantongi real count Pemilihan presiden 2019 yang akhirnya memenangi dianya dengan Sandiaga Uno. “Seharusnya ya nantikan dahulu hasil sah KPU lah. Masak menyusul demikian,” kata Yaqut, Kamis (18/4/2019).

Menurut Gus Yaqut, sapaan akrabnya, hasil sah akan dikatakan Komisi Penentuan Umum (KPU) pada 22 Mei akan datang. Oleh karenanya dia menyarankan beberapa elite politik untuk meredam diri. Pun tidak lakukan klaim-klaim atau perayaan kemenangan terlalu berlebih.

“Tidak malah membakar emosi beberapa pendukungnya dengan mengaku seakan-akan sudah dipilih menjadi presiden. Saya duga apa yang dikatakan Pak Jokowi yang cuma bersyukur menanggapi hasil kalkulasi cepat lembaga-lembaga survey, begitu pas. Tidak ada perayaan atau eforia kemenangan. Dingin,” katanya.

Bila memang keberatan dengan hasil perhitungan nada manual, ada proses yang telah disiapkan. Dari mulai tingkatan sangat bawah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau Pak Prabowo keberatan dengan hasil Pemilihan presiden, ya kemukakan saja keberatannya lewat jalan yang telah disiapkan. Ada KPU, Bawaslu, DKPP. Jika butuh kemukakan ke MK menjadi proses penyelesaian sengketa. Sederhana. Kita inginkan semua dituntaskan dalam kerangka demokrasi. Janganlah mendelegitimasi penyelenggara Pemilu,” katanya.

GP Ansor menentang semua bentuk perlawanan menampik hasil Pemilu yang berlawanan dengan demokrasi. “Ada yang ajak lakukan people power, membakar penduduk untuk menantang dengan beberapa cara inkonstitusional. Ini mesti dilawan sebab malah mencederai demokrasi. Kalah dan menang dalam satu kontestasi itu biasa dalam demokrasi,” pungkasnya.

Baca juga : Jurusan di UNY

Menurut Gus Yaqut, selama ini Pemilu 2019 telah dikerjakan dengan jurdil, transparan, serta tanpa ada intervensi apapun. Pemilu jadi pesta untuk semua rakyat Indonesia, tampak dari ketertarikan ikuti hajatan lima tahun sekali ini tinggi sekali.

Karenanya siapa juga yang akan dipilih menjadi Presiden kelak mesti di dukung. Dia mengharap, pascapesta demokrasi ini semua rakyat Indonesia kembali menyatu, mengawasi persatuan serta kesatuan. “Berbeda pandangan serta pilihan politik itu lumrah dalam negara demokrasi. Biasa saja. Yang penting ialah persatuan bangsa mesti masih dijaga. Mari rekatkan kembali. Hidup dalam situasi serasi jauh bertambah nyaman serta menyenangkan,” katanya.

0 kommentarer

LSI Denny JA: Enam Parpol Dipastikan Tak Lolos Parlemen

Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Denny JA melaunching hasil nada kalkulasi cepat (quick count) Pemilihan presiden 2019 yang telah masuk 100%,

Baca juga : Jurusan di UPNVJ

Hasil dari quick count, ada enam parpol yang tidak berhasil dalam Pemilu 2019, yaitu Partai Berkarya yang mencapai 2,41 persen nada, PSI 2,35%, Partai Hanura 1,85%, Partai Garuda 0,98 persen, PBB 0,90%, serta PKPI 0,38%.

”Bisa diyakinkan partai-partai ini tidak lolos ujung batas,” kata periset LSI Denny JA, Rully Besar di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (18/4/2019).

Rully pun mengutarakan pencapaian nada paling besar masih tetap didominasi oleh tiga partai raksasa. Di rangking pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 19,80% dibarengi Gerindra 12,50%, lantas Golkar 12,21%.

Selain itu, di papan tengah, lanjut Rully, menempati PKB dengan pencapaian nada 9,56%, Nasdem 8,53%, PKS 8,04%. Lalu, Demokrat 6,81%, PAN 6,16% serta PPP 4,34%.

”Sesaat ini data kita berkaitan penentuan legislatif yang diyakinkan lolos ujung batas 4 % ada sembilan partai,” katanya.

Baca juga : Jurusan di UPNVS

”Ditambah lagi Perindo di angka 3,18 %, tetapi Perindo tempatnya masih tetap abu-abu sebab masih tetap ada margin of error kita plus minus 1 %,” sambungnya.

Quick count LSI Denny JA ambil sampel di 2.000 tempat pengambilan suara (TPS) yang menyebar di semua propinsi Indonesia.Cara yang dipakai yaitu multistage acak sample dengan margin of error plus minus 1 %.

0 kommentarer

Gunakan Hak Suara di Bandung, Menpar Sapa Sobat Wisata

Satu contoh positif dipertunjukkan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menteri sangat melek digital itu memperlihatan aktivitasnya dalam Pemilu 2019. Menpar memakai hak suaranya di Bandung, Jawa Barat. Sesudah itu, dia ajak semua rakyat untuk lakukan perihal yang sama.

“Sobat Wisata, pagi hari ini, saya nyoblos di TPS 009 Turangga, Lengkong, Kota Bandung,” catat Arief Yahya dalam account instagram resminya, Rabu (17/4/2019).

Baca juga : Jurusan di POLIJE

Dalam posting itu, Menteri tampan asal Banyuwangi itu tampak kenakan baju putih yang dilipat pada ke-2 lengannya serta celana hitam.

Dia tersenyum dalam photo yang dipostingnya di account sekalian menunjukkan surat nada yang tengah dimasukkan ke kotak.

“Ayo pakai hak nada kalian dalam Pemilu 2019. Sebab, nada kalian begitu memastikan nasib bangsa untuk 5 tahun kedepan,” ajaknya.

Dalam postingannya Arief memakai beberapa sinyal pagar salah satunya #inijarikumanajarimu #NyoblosItuKeren #PesonaIndonesia.

Baca juga : Jurusan di ISID

Dalam posting lainnya, bekas Dirut PT Telkom itu menunjukkan jempol kanannya yang sudah tercelup tinta.

Kurang satu jam sesudah di-publish, beberapa pengikut serta pemakai Instagram membuat posting itu mendapatkan 795 ”likes”.

Beberapa komentar juga memberi warna kotak kometar account Arief Yahya yang sejumlah besar memberi dukungan jalannya untuk ajak penduduk berpesta demokrasi.

0 kommentarer