Indonesia Halal Watch Layangkan Uji Materi PP No 31/2019 ke MA

Indonesia Halal Watch (IHW) melayangkan uji materi (judicial ulasan) PP No 31/2019 mengenai Ketentuan Penerapan Undang-undang No 33/2014 mengenai Agunan Produk Halal pada UU No 33/2014 mengenai Agunan Produk Halal. Uji materi dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA), Kamis (23/5/2019).

Baca juga : Jurusan di UNRAM

Ada lima fakta kenapa IHW melayangkan uji materi. Pertama, PP No 31/2019 punya potensi memberatkan warga, terutamanya dunia usaha. “Mandatory sertifikasi halal punya potensi memberatkan UKM. Oleh karena itu negara harus mensubsidi sertifikasi halal buat UKM,” kata Direktur Eksekutif IHW, Ikhsan Abdullah di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Ke-2, PP No 31/2019 mereduksi atau mendelusi wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) jadi stakeholder. Menurut UU JPH, MUI adalah instansi yang diberi wewenang untuk memutuskan kehalalan satu produk. “Ketiga, terdapatnya pertentangan di antara masalah 22 ayat (2) PP No 31/2019 dengan masalah 14 ayat (2) huruf f UU JPH,” katanya.

Ke empat, pada masalah 25 PP No 31/2019 mengatakan kerja sama internasional tidak menyertakan MUI, hubungannya dengan pernyataan sertifikasi halal yang dikeluarkan instansi asing. Keadaan ini punya potensi mempermudah masuknya produk import.

Baca juga : Jurusan di UNG

Indonesia akan dibanjiri beberapa produk import sebab cap halal tanpa ada lewat standard MUI. Walau sebenarnya peranan serta peranan fatwa MUI salah satunya yaitu menahan masuknya beberapa barang asing yang tidak jelas kehalalannya.

“Alasan ke lima, jiwa dari PP ini pada dasarnya ambil wewenang stakeholder yang lain serta bukan membuat semangat kerja sama hingga akan berefek jelek buat perkembangan produk halal serta industri halal di Indonesia,” terangnya.

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *