Pelantikan Presiden Tetap 20 Oktober

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, memperjelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum pernah minta pelantikan jadi presiden periode ke-2 dimajukan satu hari. Saran itu cuma dikatakan relawan pada Jokowi.

”Tentu saja presiden mengerti mengenai ketatanegaraan. Mengemukakan kan tidak dari Istana. Tetapi yang mendengar-mendengar, hingga itu tidak ada,” tutur Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca Juga : Biaya Kuliah

Pramono menjelaskan, Jokowi masih ikuti ketentuan yang ada, yakni pelantikan dilaksanakan 20 Oktober 2019. Karena, ketentuan itu telah sesuai dengan yang direncanakan KPU.

Komisioner KPU Ilham Saputra awalnya menerangkan, semenjak 2004 pelantikan telah dilaksanakan tanggal 20 Oktober. Ketentuan itu masih berlaku sampai sekarang.

”Waktu jabatan Presiden itu waktunya tersendiri (final termin) 5 tahun serta telah semenjak Pemilihan presiden Langsung pertama tahun 2004 pelantikan Presiden 20 Oktober 2004. Semenjak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 serta Pemilu 2019 siklus lima tahunan waktu jabatan presiden ialah 20 Oktober,” kata Ilham, Minggu (29/9).

Saran pelantikan dipercepat itu awalnya ada waktu Projo diundang Jokowi bersama dengan relawan yang lain, Jumat (27/9). Ketua umum Projo Budi Arie Setiadi menjelaskan, saran pelantikan dimajukan satu hari jadi Sabtu (19/10) untuk menghargai masyarakat yang melaksanakan ibadah pada hari Minggu (20/10).

”Penjadwalan pemilu untuk pastikan serangkaian pekerjaan berjalan mulus. Tanpa ada menabrak rambu-rambu ketentuan. Tanpa ada mengganggu acara kenegaraan. Yang lebih penting ialah tidak mengganggu jalannya pemerintahan serta bikin rugi warga,” kata Budi waktu diminta konfirmasi, Minggu (29/9/2019).

”Hari Sabtu untuk menghargai saudara- saudara kita yang melaksanakan ibadah pada hari Minggu,” tambah Budi.

Sumber : https://biayakuliahku.com/

0 kommentarer

Indonesia Halal Watch Layangkan Uji Materi PP No 31/2019 ke MA

Indonesia Halal Watch (IHW) melayangkan uji materi (judicial ulasan) PP No 31/2019 mengenai Ketentuan Penerapan Undang-undang No 33/2014 mengenai Agunan Produk Halal pada UU No 33/2014 mengenai Agunan Produk Halal. Uji materi dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA), Kamis (23/5/2019).

Baca juga : Jurusan di UNRAM

Ada lima fakta kenapa IHW melayangkan uji materi. Pertama, PP No 31/2019 punya potensi memberatkan warga, terutamanya dunia usaha. “Mandatory sertifikasi halal punya potensi memberatkan UKM. Oleh karena itu negara harus mensubsidi sertifikasi halal buat UKM,” kata Direktur Eksekutif IHW, Ikhsan Abdullah di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Ke-2, PP No 31/2019 mereduksi atau mendelusi wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) jadi stakeholder. Menurut UU JPH, MUI adalah instansi yang diberi wewenang untuk memutuskan kehalalan satu produk. “Ketiga, terdapatnya pertentangan di antara masalah 22 ayat (2) PP No 31/2019 dengan masalah 14 ayat (2) huruf f UU JPH,” katanya.

Ke empat, pada masalah 25 PP No 31/2019 mengatakan kerja sama internasional tidak menyertakan MUI, hubungannya dengan pernyataan sertifikasi halal yang dikeluarkan instansi asing. Keadaan ini punya potensi mempermudah masuknya produk import.

Baca juga : Jurusan di UNG

Indonesia akan dibanjiri beberapa produk import sebab cap halal tanpa ada lewat standard MUI. Walau sebenarnya peranan serta peranan fatwa MUI salah satunya yaitu menahan masuknya beberapa barang asing yang tidak jelas kehalalannya.

“Alasan ke lima, jiwa dari PP ini pada dasarnya ambil wewenang stakeholder yang lain serta bukan membuat semangat kerja sama hingga akan berefek jelek buat perkembangan produk halal serta industri halal di Indonesia,” terangnya.

0 kommentarer

Direktur Tipikor Bareskrim Polri Meninggal Dunia

Berita duka hadir dari Keluarga Besar Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Brigjen Pol Erwanto Kurniadi wafat, Jumat (17/5/2019).

Jenderal bintang satu itu wafat karena serbuan jantung. Berdasar pada info yang didapatkan, jika selesai salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, Komplek Mabes Polri, Erwanto pulang ke tempat kos untuk persiapan hadiri berbuka puasa dengan pimpinan KPK.

Baca juga : Jurusan di UNTAD

Tetapi takdir mengatakan lain, Erwanto tiba-tiba jatuh serta sudah sempat dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Namun nyawanya tidak tertolong.

”Iya di RSPP, benar beliau wafat sebab sakit. Beritanya serbuan jantung,” tutur Kepala Biro Penerangan Warga (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Dedi menjelaskan jika Polri begitu kehilangan dengan kepergian Erwanto. Disebutkannya, figur almarhum mempunyai dedikasi serta kapasitas yang tinggi sekali. ”Beliau begitu memiliki pengalaman dalam soal pemberantasan korupsi mulai di KPK sampai beliau memegang Direktur Tindak Pidana Korupsi,” papar Dedi.

Figur Simpel
Lulusan Akademi Kepolisian 1989 diketahui figur yang simpel. Erwanto adalah penyidik senior KPK waktu instansi itu pertama-tama berdiri.

Baca juga : Jurusan di UHO

Di Bareskrim, Erwanto sempat memegang jadi Kasubdit V serta Wakil Direktur Tipidkor Bareskrim. Waktu serah terima jabatan jadi Direktur Tipidkor, dianya sudah sempat disuruh oleh Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto yang waktu itu memegang Kabareskrim untuk memakai mobil dinas.

Didapati, jika tiap ke kantor Erwanto memakai motor pribadi kepunyaannya. Sempat pada saat perjalanan ia alami kecelakaan sampai kakinya terluka. Diluar itu, tiap akhir minggu pulang ke rumah tinggalnya Rangkasbitung, Lebak, Banten, Erwanto memakai transportasi Commuter Line.

Gagasannya almarhum akan dimakamkan di dalam rumah duka di Komplek BTN Depag, Blok A 4 No.4/5 Kelurahan Muara Ciunjung Timur, Rangkasbitung, Lebak, Banten.

0 kommentarer

Diperiksa Terkait Kasus Eggi Sudjana, Kivlan Zen Disodori 51 Pertanyaan

Polda Metro Jaya mengecek bekas Kepala Staf Komando Taktik Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen Purn Kivlan Zen berkaitan masalah sangkaan makar dengan terduga Eggi Sudjana.Polisi mennyodorkan 51 pertanyaan dalam kontrol sepanjang 14 jam. ”Telah usai kontrol, ada 51 pertanyaan ulas semua yang masalah viral itu,” tutur Kivlan pada wartawan, Jumat (17/5/2019).

Baca juga : Jurusan di UNIPA

Menurutnya, polisi mengeceknya berkaitan video viral Eggi yang mengatakan pergerakan warga atau people power.

Walau demikian ia malas memaparkan apa pertanyaan penyidik.”Dari Polri ramah tamah serta kita menjawabnya suka serta tenang. Saya terima kasih sama penyidik, kita diberi pertanyaan dengan senang, tidak ada apa-apa,” katanya.

Baca juga : Jurusan di UKSW

Ia menginginkan perlakuan masalah ini tidak membuat gaduh warga. ”Saya berikan seperti proses hukum yang berlaku serta bersambung serta kita harap permasalahan hukum sesuai yang bertahap serta bersambung,” tuturnya.

Kivlan semenjak dicheck semenjak Kamis 16 Mei 2019 seputar jam 11.00 WIB sampai Jumat (17/5/2019) awal ini hari. Kivlan dicheck jadi saksi di masalah sangkaan usaha makar Eggi.

0 kommentarer

Bulan Puasa Ramadhan, Volume Sampah di Bekasi Naik 5% Setiap Hari

Volume sampah di daerah Kabupaten Bekasi sepanjang bulan puasa Ramadhan alami penambahan sampai 5 % tiap hari dibandingkan bulan awalnya. Penambahan produksi sampah di 23 kecamatan karena terdapatnya pergantian skema mengonsumsi warga sepanjang bulan puasa.

”Trend penambahan volume sampah ini biasa berlangsung waktu Ramadhan, serta penambahan volume sampah berlangsung hampir tiap bulan Ramadhan. Tetapi sampah itu masih kita dapat tangani,” tutur Kabid Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Supriyanto, Jumat (10/5/2019).

Baca juga : Jurusan di UNAND

Menurutnya, kenaikan volume sampah dipacu meningkatnya berbelanja warga, hingga sampah yang dibuat makin bertambah. Hal tersebut dapat disaksikan dari menggunungnya sampah di pasar tradisionil lumayan tinggi. Diluar itu, volume sampah dipermukiman masyarakat ikut juga bertambah.

Dodi menyebutkan tiap hari petugas mencatat sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng di Kecamatan Setu sekitar 800 ton. Saaat bulan puasa Ramadhan ini banyaknya tembus 850 ton atau bertambah 5 %.

Walau dalam bulan Ramadan, katanya, tidak ada pengurangan frekwensi pengangkutan sampah dari pemukiman masyarakat ke TPA Burangkeng. Pengangkutan sampah masih sama dengan bulan-bulan awalnya, supaya lingkungan warga masih bersih serta warga nyaman dalam jalankan beribadah puasa.

”Petugas masih bekerja sama dengan sebelum bulan Ramadhan. Bila sampah yang meluap itu tidak selekasnya diprediksi, karena itu dalam tempo dekat punya potensi berlangsung penimbunan sampah”.

Baca juga : Jurusan di UNRI

Dinas Lingkungan Hidup tengah mempersiapkan menambahkan personil lapangan dan meningkatkan armada yang akan lakukan penyisiran sampah di semua daerah Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, service pengangkutan sampah, baik sampah di lingkungan masyarakat atau sampah pasar dapat dikerjakan lebih optimal.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti minta pada pemerintah supaya service pada warga masih berjalan seperti umumnya, meskipun sedang berpuasa.

”Pelayananan tetap harus berjalan, tentu saja saja pekerjaan pengangkutan sampah harus juga berjalan sehari-harinya,” pungkasnya.

0 kommentarer

Setelah Diperiksa KPK, Ini Harapan Wali Kota Tasik ke Warganya

Walau diputuskan jadi terduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dicheck langsung penyidik KPK di Jakarta, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman masih diijinkan pulang.

Baca juga : Jurusan di STKS

Sesudah jalani rangkaian penyelidikan semenjak jam 10.00 sampai jam 17.00 atau sekira delapan jam, Budi tidak ditahan serta dapat kembali hirup hawa fresh, Kamis (9/5/2019).

Menurut Penasihat Hukum Budi Budiman, Bambang Lesmana jika KPK menyetujui keinginan penasihat hukum yang minta Wali Kota Tasikmalaya tidak ditahan sebab Bulan Suci Ramadhan.

Serta akan kooperatif dengan siap hadir kembali pada Gedung KPK untuk kontrol seterusnya. ”Ya barusan diijinkan pulang sesudah kami minta langsung dengan lisan serta berdiskusi pada pimpinan,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, klienya itu (Budi Budiman) diberi pertanyaan sekira 20 pertanyaan. Dia tidak mengutarakan diberi pertanyaan apa sebab telah ranah penyidik.

Baca juga : Jurusan di STMI

Bambang juga mengharap supaya publik tidak berprasangka yang tidak-tidak atas kontrol ini sebab yang paling tahu benar perubahan masalah itu ialah beberapa penasihat hukum terduga.

Awalnya Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman ditetap terduga pada 24 April 2019 dengan digeledahnya Kantor Budi di Bale Kota Tasikmalaya. Budi diduga lakukan masalah suap yang menyeret petinggi di Kementerian Keuangan terkati pertolongan Dana Alokasi Spesial (DAK) tahun 2018.

Budi diduga melanggar Masalah 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Masalah 13 Undang-Undang (UU) Nomer 31 Tahun 1999 seperti dirubah dalam UU Nomer 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Masalah 64 Ayat 1 KUHP.

0 kommentarer

Jual Beli dan Penggelembungan Suara, 3 Parpol Geruduk Kantor KPU DKI

Massa dari tiga parpol (partai politik) kombinasi seperti Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lakukan tindakan unjuk rasa di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) DKI Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Baca juga : Jurusan di POLSRI

Berdasar pada pengamatan, semenjak pagi beberapa massa mulai banyak yang datang ke kantor KPU DKI Jakarta. Tetapi di tempat, tidak kelihatan ada kegiatan yang dikerjakan di kantor itu.

Adanya tindakan itu aparat kepolisian juga langsung lakukan penjagaan di seputar kantor KPU DKI Jakarta.

”Kira-kira ada 50 personil kombinasi dari Brimob, dari Obvit, dari Samapta Polda, lalu dari Polres Jakarta Pusat, serta Polsek Senen,” tutur Kapolsek Senen, M Syafii di Kantor KPU DKI Jakarta.

Berkaitan jadwal tindakan unjuk rasa itu, Syafii tidak tahu selanjutnya. Karena, dianya cuma mendapatkan info untuk lakukan perlindungan di seputar kantor KPU DKI Jakarta.

Baca juga : Jurusan di POLINELA

”Yang pasti mereka memberitahunya mungkin ke Polres atau Polda. Kita diumumkan sebenarnya ada pekerjaan di sini barusan pagi,” tuturnya.

Diumumkan, tindakan unjuk rasa itu dikerjakan berkaitan Permainan jual beli serta penggelembungan suara yang mengacaukan penyelenggaraan pemilu beberapa puluh triliun.

0 kommentarer