Kehidupan Universitas

Jubir TKN Sebut Jokowi-Ma’ruf Kuasai Polling di Sosmed

Juru Bicara Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga memandang semenjak Desember sampai Februari 2019 paslon nomer urut 01 kuasai posisi massa atau media sosial.

Baca juga : Jurusan di PENS

”Mungkin ada seringkali 02 leading tetapi pada umumnya sampai Februari ini kita pimpin di medsos,” tutur Arya dalam jumpa wartawan di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Menurut Arya, tempat 01 di medsos ada di rata-rata 60-62%. Menurut dia, pengusaan Jokowi-Ma’ruf di dosmed berdasar pada ‘Big Data’ seperti Facebook, Twitter serta Instagram.

Diluar itu, kata Arya, waktu debat serta saat debat calon tempo hari pasangan Jokowi-Ma’ruf pun leading di medsos. Hal itu dapat dibuktikan lewat polling yang dikerjakan oleh alat mainstream.

Baca juga : Jurusan di UNIJOYO

”Jadi sebagian besar. Bahkan juga di Iwan Fals pollingnya menang 01. Polling di medsos itu juga dimenangkan 01. Jadi medsos kita kuasai benar,” ujarnya.

Debat Ketiga, KPU Usulkan Alvito Dinova dan Putri Ayuningtyas Jadi Moderator

Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU), Arief Budiman menjelaskan, lembaganya bersama dengan Bawaslu serta team pasangan calon sudah mengadakan rapat pelajari debat ke-2 sekaligus juga rapat persiapan debat ke-3 yang akan dikerjakan pada 17 Maret yang akan datang.Menurut Arief, debat ke-3 yang mengangkat topik pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial serta budaya akan kembali dikerjakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat yang akan menghadapkan dua Calon wakil presiden yaitu KH Ma’ruf Amin serta Sandiaga S Uno.

Baca juga : Akreditasi Prodi UNDIP

”Lalu moderator pun barusan telah diusulkan oleh KPU, oleh Tivi penyelenggara (yakni) Alvito Deannova serta Putri Ayuningtyas,” tutur Arief di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Walau demikian, Arief menjelaskan, sebab undang-undang menjelaskan jika KPU mesti bekerjasama serta mendapatkan kesepakatan dari semasing paslon, jadi lembaganya memberi peluang pada tim 01 serta 02 untuk lalu memberi respon apa saran moderator itu dapat di setujui atau tidak.

Baca juga : Akreditasi Prodi UNNES

Dalam perihal ini, Arief mengutarakan jika semasing tim masih tetap minta waktu untuk memberi respon tentang kesepakatan moderator sampai 1 minggu yang akan datang.

”Selebihnya tidak ada yang beralih jalur rundown serta semua jenis masih tetap sama serta beberapa inspirasi jika muncul akan kita ulas di rapat selanjutnya,” pungkasnya.

TKN: Prabowo Kalah Debat, Jangan Cari Alasan

Team Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomer urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin menyesalkan pengakuan yang dikatakan Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, Andre Rosiade yang menuduh Jokowi memakai ‘earpiece’ dalam debat ke-2 tadi malam.

Baca juga : Jurusan di UNSIKA

Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto memandang kembali lagi tim 02 memakai politik kambing hitam saat jagoannya kalah debat. ”Janganlah cuma sebab kalah debat, lantas memakai beberapa langkah untuk menutupi kekalahan penampilan Prabowo semalam. Ketidakmampuan Pak Prabowo terangkan Unicorn semestinya jadi bahan pelajari team 02,” tutur Hasto dalam wartawan rilisnya, Senin (18/2/2019).

Menurut Hasto, tanggung jawab juru bicara kampanye seperti Andre Rosiade menempel dengan tanggung jawab Prabowo-Sandi. Menurut dia, juru bicara harusnya bicara segi kenegarawanan serta mempunyai kerendahan hati untuk bicara dengan netral.

Hasto memandang, debat itu membutuhkan persiapan, membutuhkan taktik serta selanjutnya rekam jejak, pengalaman, serta ciri-ciri pemimpin yang akan memastikan. ”Janganlah lakukan politik kambing hitam. Politik kambing hitam ialah sikap tidak kesatria yang semestinya dijauhi dalam kontestasi demokrasi,” katanya.

Kata Sekjen DPP PDIP itu, politik kambing hitam menghalangi perkembangan demokrasi Indonesia. Politik kambing hitam yang dipertontonkan tim Prabowo sebab miskin prestasi serta ide. Baginya, apakah yang disibak Prabowo semalam adalah penggulangan dari masalah yang tetap dikatakan semenjak tahun 2008 saat awal Gerindra berkiprah.

Baca juga : Jurusan di POLINDRA

Hasto cemas, kelak sesaat kembali mereka akan mempermasalahkan banyak hal seperti kartu nada, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparat negara atau semua rumor lama, tiada ide fresh. ”Atas beberapa fitnah serta dakwaan yang tetap mereka beri, semakin lama rakyat akan membawa photo ‘Kambing Hitam’ waktu berjumpa dengan Prabowo-Sandi,” ujarnya.

TKN: Visi dan Misi Capres Tentukan Pergeseran Swing Voters

Penyampaian misi serta visi ke-2 pasangan capres ialah tribune rakyat serta akan memastikan preferensi pilihan buat grup swing voters, bahkan juga akan merubah golput untuk tetapkan pilihan.

Baca juga : Akreditasi Prodi UNS

”Pak Prabowo seperti pada 2014, semakin banyak mengemukakan masalah dengan jalan keluar yang cuma mengulang-ulang referensi PBB. Sesaat, Pak Jokowi betul-betul membuka utamanya daya terbarukan serta keberhasilannya di menangani kebakaran rimba menjadi bentuk kepedulian pada lingkungan,” tutur Sekretaris Team Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) serta KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menurut Hasto, ide mengenai utamanya mengawasi kebersihan sungai serta pengendalian sampah plastik ialah contoh lainnya bagaimana Jokowi bicara masalah faktual. Sesaat, untuk kesekian kalinya, tutur ia, Prabowo Subianto mengutarakan swasembada air.

”Swasembada air tiada keterangan serta agenda menjalankannya jadi bukti jika Prabowo condong mengulang-ulang permasalahan lama serta miskin pengalaman. Misi serta visi calon presiden itu jadi awal penilaian agenda strategis ke-2 paslon. Terlihat Jokowi lebih mengerti masalah bangsa,” tutur Hasto.

Baca juga : Akreditasi Prodi UNSOED

Hasto mengharap supaya beberapa ahli serta pengamat bisa memberi penilaian netral mengenai kualitas ke-2 calon. ”Objektivitas beberapa ahli begitu dibutuhkan. Karena, Indonesia mesti di pimpin oleh figur visioner, akan tetapi mempunyai potensi teknokratis serta manajerial untuk mengakhiri permasalahan inti bangsa,” katanya.

Team kampanye calon presiden nomer urut 01 yakini jika dari pemaparan misi serta visi awal calon presiden, Jokowi lebih tampilkan masalah bangsa serta menjawab agenda jalan keluar, bukan retorika.

Sang Alang Tegas Meminta RUU Permusikan Dibatalkan

Nada penolakan atau keberatan akan lahirnya Perancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan makin keras dilemparkan oleh banyak musisi nasional. Diantaranya musisi sekaligus juga vokalis Sang Alang, yang mengharap RUU Permusikan diurungkan.

Menurut dia, isi RUU itu benar-benar tidak memihak pada musisi. ”Malah hadirnya RUU permusikan ini akan membelenggu kebebasan berekspresi musisi dalam berkarya tentu saja kita tidak ingin hal tersebut berlangsung di Indonesia, karena itu saya menampik tegas lahirnya RUU Permusikan ini,” kata Sang Alang.

Baca juga : Jurusan di UNSIL

Sang Alang memandang banyak masalah dari RUU Permusikan yang bertentangan dengan jiwa serta karakter kesenian yang bebas berekspresi selama tidak melanggar norma-norma yang laku di penduduk.

”Menjadi musisi saya begitu prihatin serta bertanya-tanya sebetulnya apakah sich arah dibuatnya RUU Permusikan ini? Ingin membuat perlindungan kok justru batasi. Ditambah lagi ada ketetapan masalah sertifikasi semua,” sambung Sang Alang.

Ia juga memberikan contoh konkret dianya bila ikuti RUU Permusikan, jadi mesti mempunyai empat sertifikat. ”Satu sertifikat menjadi pencipta, lantas menjadi vokalis. Lalu menjadi penata musik, dan menjadi distributor. Ini jelas memusingkan,” geramnya.

Pertanyaan selanjutnya, lanjut Sang Alang, yang telah bermusik semenjak 1990-an, siapa yang mesti menguji serta memberi sertifikat. ”Berarti mesti ada instansi yang mengurusnya. Nah pengujinya siapa. Siapa yang memastikan atau menguji sang penguji,” imbuhnya.

Selain itu, penasihat hukum Sang Alang, Pitra Nasution menjelaskan jika RUU Permusikan malah banyak bertentangan dengan UUD 45 yang jadi basic dari semua basic sumber hukum atau UU di Indonesia.

”Saya baca serta pelajari nyatanya RUU Permusikan kok bertentangan dengan UUD 45 terpenting masalah 28C,” tegasnya. Walau sebenarnya semestinya tiap-tiap UU yang dibikin tidak bisa bertentangan dengan semangat UUD 45.

Baca juga : Jurusan di TEL-U BANDUNG

Ia juga lalu memberikan masalah dari RUU permusikan yang bertentangan, contohnya masalah 32 yang berbunyi: ”Untuk disadari menjadi profesi, aktor musik yang datang dari jalan pendidikan atau autodidak mesti menguji kompetensi”. Ini bertentangan dengan UUD masalah 28C yang berbunyi: ”Tiap-tiap orang memiliki hak meningkatkan diri lewat pemenuhan keperluan dasarnya memiliki hak mendapatkan pendidikan serta mendapatkan faedah dari ilmu dan pengetahuan serta tehnologi, seni serta budaya untuk tingkatkan kualitas hidupnya serta untuk kesejehateraan ummat manusia”.

Sang Alang memberikan jika masalah beberapa seniman itu cukup sudah ditata oleh beberapa undang-undang yang telah ada. Jadi, RUU Permusikan tidak butuh kembali. ”Beberapa hal yang sebenarnya telah ditata dengan UU, ada UU HAKI/UU Hak Cipta, ada pula UU Kebudayaan. Itu telah bicara banyak mengenai seni musik. Jadi, apakah urgensinya membuat RUU Permusikan,” tanyanya.

Pemilu 2019, KPU Padangsidimpuan Terima 877 Kotak Suara

Komisi Penentuan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan, terima 877 kotak nada untuk Penentuan Umun (pemilu) serentak 2019, Kamis (6/2/2019). Kotak serta kertas nada itu datang di ‘kota salak’ itu dengan memakai truk container.

Baca juga : Akreditasi Prodi UPI

Truk itu datang di halaman kantor KPU Padangsidimpuan sekira jam 11.00 WIB. Kapolres Kota Padangsidimpuan AKBP Hilman Wijaya bersama dengan beberapa anggota Bawaslu turut melihat kehadiran truk pembawa logistik Pemilu itu. Beberapa petugas langsung lakukan kontrol kota serta kertas nada.

Ketua KPU Kota Padangsidimpuan, Tagor Dumara Lubis menuturkan, pihaknya pun terima kertas nada untuk DPR, propinsi serta kabupaten/kota. Jumlahnya kertas nada DPR yang di terima oleh KPU Padangsidimpuan sekitar 144.933 kertas nada, DPRD Propinsi daerah penentuan (dapil) 2 sekitar 144.933. Spesial untuk Kota Padangsidimpuan kertas nada dibagi tiga dapil.

”Dapil 1 kertas nada yang di terima 57.783, dapil 2 sekitar 45.673 kertas nada serta jumlahnya kertas nada dapil 3 sekitar 44.478,” katanya pada wartawan.

Dikatakannya, untuk pemilihan presiden, jumlahnya tempat pengambilan suara (TPS) di Padangsidimpuan sekitar 698. Jika dibanding pada pilkada Kota Padangsidimpuan yang diadakan sekian waktu yang lantas, jumlahnya itu berlangsung menambahkan.

Baca juga : Akreditasi Prodi UI

Di tanya jumlahnya DPT Pemilu 2019 untuk lokasi Kota Padangsidimpuan, Tagor menjelaskan, sesuai dengan rapat pleno 12 Desember 2018, jumlahnya DPT sekitar 142.091. Akan tetapi, angka itu bisa jadi beralih.

Karena, pihaknya sampai sekarang ini masih tetap lakukan pendataan pada rincian pemilih penambahan (DPTB) serta rincian pemilih spesial (DPK). Ia mengharap semua element penduduk pundak membahu mensukseskan pemilu 2019.

Kapolres Kota Padangsidimpuan, AKBP Hilman Wijaya menuturkan, kepolisian diyakinkan tetap akan mengamati semua logistik yang di terima oleh KPU Padangsidimpuan. ”Tentu saja, akan ada peletakan beberapa personil untuk mengamankan logistik Pemilu itu,” katanya.


Sida 3 av 2412345...1020...Sista »