Kehidupan Universitas

Nasdem Menilai Revisi UU Matikan Gerak Bisnis BUMN

Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik Revisi UU Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) yang diinisiasi DPR. Tidak cuma menabrak etika hukum dengan yuridis, tapi revisi beleid ini dilihat ikut mungkin mematikan gerak dinamis BUMN dengan usaha.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad HM Ali memandang dalam RUU itu tanda-tanda masuknya agenda serta kebutuhan politik subjektif (vested interest) ikut sangat terasa kental. Sebenarnya Fraksi Nasdem mengerti terpenting revisi UU BUMN untuk sesuaikan kembali beberapa perihal strategis dalam kapasitas, postur serta kapasitas tubuh usaha pelat merah itu.

Baca juga : Jurusan di UIN SUKA

”Tapi dalam perjalanannya Nasdem memandang jika DPR telah sangat jauh meleset dari semangat awal RUU BUMN itu diserahkan,” kata Ahmad dalam tayangan persnya, Selasa (11/12/2018).

Dia memaparkan beberapa fakta dalam mengkritik revisi UU BUMN itu. Pertama, DPR menjadi instansi representasi rakyat semestinya lebih sensitif serta menghiraukan masukan publik atas kapasitas parlemen. “Tidak saja masalah jumlah peraturan, tapi terpenting kualitas peraturan yang dibuat,” katanya.

Ali melihat beberapa ketentuan yang diusulkan dalam revisi UU BUMN telah sangat jauh masuk pada domain eksekutif. Automatis hal itu menabrak etika hukum yang laku hingga mungkin tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK).

”Ujung-ujungnya, publik akan semakin menyangsikan kredibilitas DPR menjadi inisiator revisi UU ini sebab kembali lagi membuahkan UU yang tidak berkualitas,” katanya.

Ali memberikan contoh mengenai kewenangan DPR dalam turut memastikan ketetapan berkaitan tindakan korporasi BUMN. Tindakan korporasi seperti yang sebenarnya adalah hitung usaha logis mesti mendapatkan kesepakatan DPR, serta sesudahnya baru bisa dibikin jadi Ketentuan Pemerintah (PP).

Walau sebenarnya dalam UU mengenai Pembentukan Ketentuan Perundangan, DPR tidak berkuasa dalam soal pembentukan PP. ”Kewenangan DPR yang terlalu besar dalam soal BUMN ini membawa komplikasi yang ruwet. Masalah yang murni usaha jadi masalah politik,” tuturnya.

Di lain sisi pergeseran masalah usaha jadi masalah politis ini automatis akan menangkap langkah BUMN untuk berjalan lebih dinamis dalam kapasitasnya menjadi korporasi. Ekspansi usaha, bahkan juga oleh anak-anak perusahaan BUMN, akan terinterupsi oleh perbincangan politis di DPR.

Pergeseran masalah usaha jadi politik ini buka kesempatan terjadinya tindakan berburu rente (rent seeking). Di kuatirkan ini berefek pada BUMN kembali jadi ‘sapi perah’ seperti di saat-saat awal mulanya. “Jadi, atas basic itu serta terpenting selamatkan marwah DPR sendiri menjadi instansi, Fraksi Nasdem dengan tegas menampik RUU BUMN,” pungkasnya.

Diluar itu, besarnya kewenangan DPR itu ikut membawa komplikasi sendiri pada parlemen. Sebab pemahaman BUMN dalam revisi UU itu ialah tubuh usaha yang semua atau beberapa modalnya dipunyai Negara. Baik lewat penyertaan langsung serta tidak langsung, datang dari APBN ataupun non-APBN.

Baca juga : Jurusan di UMY

Jadi perusahaan yang berstatus anak perusahaan BUMN akan berubah jadi BUMN. ”Dapat dibayangkan, besarnya kewenangan DPR dalam keadaan peralihan status anak-anak perusahaan BUMN yang menjadi BUMN yang banyaknya beberapa ratus itu,” katanya.

Ia memberikan DPR tengah buat perangkap untuk dianya bila mempunyai kewenangan untuk pilih dewan direksi serta komisaris untuk BUMN yang banyaknya beberapa ratus. ”Bisa-bisa DPR akan habis saatnya cuma untuk pilih serta memastikan direksi serta komisaris BUMN saja,” imbuhnya.

Mendagri Diminta Jelaskan Soal E-KTP Tercecer di Duren Sawit

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo disuruh menuturkan tentang penemuan beberapa ktp elektronik (e-KTP) yang tercecer di ruang persawahan di Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Baca juga : Biaya Kuliah UBPendaftaran UB

”Kami pimpinan DPR telah minta serta menggerakkan komisi II untuk meminta keterangan pada Mendagri berkaitan dengan tercecernya beberapa KTP elektronik di sejumlah tempat, tidak cuma di Duren Sawit, tetapi ikut beberapa tempat,” tutur Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Diluar itu, katanya, Komisi II DPR juga didorong untuk menyebut beberapa pihak, termasuk juga perusahaan penyediaan e-KTP. Maksudnya, katanya, supaya penemuan etersebut tidak dipolitisasi atau jadikan rumor politik mendekati Pemilu.

Selain itu, pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini menggerakkan supaya skema Pemilu dapat memakai e-voting, hingga duplikasi e-KTP dapat terhindari.

Baca juga : Biaya Kuliah UNEJPendaftaran UNEJ

”Sebab jika e-voting input data double tentu di-reject. Jadi untuk hindari praktik-praktik manipulasi e-KTP atau duplikasi harusnya semua stakeholder telah pikirkan penerapan e-voting untuk Pemilu,” kata Orang politik Partai Golkar ini.

Deddy Mizwar Pimpin Relawan Jawa Barat Jenguk KH Ma’ruf Amin

Juru Bicara Team Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin, Deddy Mizwar pimpin rombongan relawan Jawa Barat (Jawa barat) menjumpai Calon Wakil Presiden, Kiai Ma’ruf Amin. Pertemuan itu dikatakan Demiz sapaan akrabnya untuk memberikan laporan serta mengevalusi pekerjaan Team Kampanye Daerah Jawa barat pada Kiai Ma’ruf.

Baca juga : Jurusan di UPI

”Di samping ikut melihat abah (Kiai Ma’ruf) di samping barusan ada dari PCNU Depok sarapan (bersama dengan). Selalu meskipun Abah dalam kondisi belumlah fit sebab terkilir tetapi pertemuan dengan beberapa pihak elemen penduduk selalu berjalan,” tutur Demiz di Tempat tinggal Kiai Ma’ruf, jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Demiz menjelaskan, Kiai Ma’ruf akan kembali turun menegur penduduk. Menurut dia, Kiai Ma’ruf akan turun ke penduduk tidak bertepatan dengan Calon presiden Jokowi sebab kebutuhan efektivas waktu. Kata Demiz, walau ada waktu kampanye bersama dengan akan tetapi, Kiai Ma’ruf semakin banyak akan berkampanye sendiri.

Baca juga : Jurusan di UI

Aktor kawakan tersebut menyatakan keadaan Kiai Ma’ruf telah berangsur lebih baik. Akan tetapi Dokter merekomendasikan untuk sekarang ini tidak bisa banyak berjalan. Menurut Demiz, Januari 2019 yang akan datang, Kiai Ma’ruf akan kembali turun ke Jawa barat, Banten serta DKI Jakarta.

”Kami tengah membuat sampai bulan ini mesti tuntas yang periode bulan januari efisien,” pungkasnya.

Jalan Nasional di Kabupaten Kuningan Ambles Sedalam Lima Meter

Pundak jalan nasional yang menghubungakan Kabupaten Kuningan serta Ciamis di Jawa Barat, amblas sedalam 5 mtr. karena tergerus hujan lebat, Rabu (28/11/2018). Tempat jalan yang amblas ada di Desa Darma, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, serta menyebabkan kendaraan yang melintas meluncur berlahan.

Baca juga : Jurusan di POLMAN

Pundak jalan amblas karena gorong gorong atau aliran air tidak dapat menyimpan derasnya air sesudah diguyur hujan saat 2 jam. Tanah yang amblas sedalam lima mtr., panjang sepuluh mtr., serta lebar lima mtr..

Beberapa kendaraan yang melintas dari arah Ciamis atau arah demikian sebaliknya mesti tambahan hati hati. Untuk menghadapi berlangsung korban, petugas dari dinas berkaitan bersama dengan masyarakat memasanga rambu rambu jalan raya di ruang itu.

Petugas yang hadir ke tempat peristiwa langsung lakukan perbaikan. Karena, pundak jalan yang amblas ikut mengakibatkan dua toko serta satu rumah masyarakat terancam longsor.

“Bahu jalan amblas stelah diguyur hujan lebat terus-terusan saat dua hari. Tanah amblas ikut karena aliran air yang ada dibawah jalan terhalang,” kata Yanto, aparat Desa Darma.

Baca juga : Jurusan di ISI SURAKARTA

Masyarakat mengharap, pada dinas berkaitan selekasnya melakukan perbaikan aliran air supaya tidak merembet ke jalan penting yang dapat mengakibatkan jalan amblas. Karena, jalan ini adalah jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kuningan serta Kabupaten Ciamis .

TKN Jokowi-Ma’ruf Konsolidasi dengan Relawan di Australia

Team Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin lakukan bersilahturahmi serta koalisi dengan relawan penduduk Indonesia di Perth, Australia.

Baca juga : Biaya Kuliah UMPendaftaran UM

Mengenai relawan itu terhimpun dalam Pergerakan Wadyabala Jokowi (GWJ) serta Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Acara yang diselenggarakan pada Jumat 30 November 2018 malam dikerjakan berbentuk dialog hangat serta enjoy di Mills Park Centre, Perth yanng didatangi seputar 150 masyarakat Indonesia.

Mewakili Team Kampanye Nasional ada Bendahara TKN Sakti Trenggono, Wakil Direktur Komunikasi Politik Meutya Hafid, Direktur Wanita Ida Fauziyah, Wakil Direktur Milenial Kirana Larasati, serta Romanus Sumaryo mewakili Team Informasi Publik.

Baca juga : Biaya Kuliah ITSPendaftaran ITS

Tidak hanya mengemukakan tentang aplikasi Jokowi-Amin, dialog enjoy ikut diwarnai dengan adanya banyak pertanyaan sekitar antisipasi hoax pada capres serta cawapres nomer urut 01 itu serta taktik pemenangan di luar negeri.

KPK Periksa 12 Saksi Terkait Kasus Suap Bupati Cirebon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek 12 saksi dalam penyelidikan masalah suap berkaitan pekerjaan mutasi, perputaran, serta promo jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon serta penerimaan hadiah yang lain.

”Penyidik ini hari mengecek 12 orang saksi untuk terduga SUN (Bupati Cirebon periode 2014-2019) dalam masalah TPK Suap berkaitan mutasi, perputaran serta promo jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Jurusan di UIN MALANG

12 saksi itu yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Karunia Sutrisno, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Avip Suhardian, bekas Sekda Kabupaten Cirebon Yayat Ruhyat, Kabid Pariwisata Kabupaten Cirebon Nana Mulyana, Kabid Bintek PUPR Kabupaten Cirebon Suparman.

Setelah itu, staf PUPR Kabupaten Cirebon Jajat, Kasubag Kepegawaian Sisi Umum Kabupaten Cirebon Andri Yuliandri, Robi dari unsur swasta dan empat orang dari PNS Kabupaten Cirebon semasing Adil Prayitno, Sanija Wachyudi, Sri Darmanto, serta Supadi.

”Penyidik memahami pengetahuan beberapa saksi yang adalah PNS serta petinggi di lingkungan Pemkab Cirebon berkaitan penerimaan suap serta gratifikasi oleh Bupati berkaitan mutasi, perputaran serta promo jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon,” jelas Febri.

Dalam masalah itu, KPK sudah mengambil keputusan dua terduga, yaitu Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra (SUN) serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR).

Baca juga: Jurusan di UMM

Disangka pemberian oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto pada Sunjaya lewat ajudan bupati berinisial DS sebesar Rp100 juta berkaitan fee atas mutasi serta pelantikan Gatot.

Sunjaya ikut disangka terima pemberian yang lain dengan tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta lewat ajudan serta sekretaris pribadi.


Sida 5 av 20« Första...34567...1020...Sista »